Kisah di Balik Masih Beroperasinya Payosigadung Setelah Resmi Tutup

Pilihan Redaksi

» » » Kisah di Balik Masih Beroperasinya Payosigadung Setelah Resmi Tutup

LAMPUKUNING.COM - ED dan BJ, dua orang mucikari yang tertangkap dalam razia pekat tadi malam (20/6) yang masih mengoperasikan kegiatan esek-esek di eks lokalisasi Payosigadung mengungkapkan kepada www.lampukuning.com bahwa aktifitas mereka tidak bermaksud melanggar perda.
“Sebenarnya kami tidak mau melanggar perda yang telah diberlakukan oleh pemerintah kota Jambi mengenai pemberantasan tindakan Asusila dan protitusi kota Jambi,” sebut ED.
Alasan mereka tetap beraktifitas disana karena belum diberikan nya dana kompensasi yang dulu pernah dijanjikan dinas sosial kepada mereka.
“hingga saat ini pun kami sama sekali belum ada diberikan dana kompensasi yang dulu pernah dijanjikan oleh pihak dinas sosial kota Jambi kepada kami,” tegas ED.
Kompensasi yang dijanjikan oleh dinas sosial kota Jambi tersebut sangat ditunggu oleh mereka. Namun nyatanya, hingga saat ini janji yang pernah di buat tersebut tidak kunjung terealisasi secara penuh.

“Untuk tingkat awal saja belum ada pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh dinas sosial kota Jambi. Dalam pembayaran kompensasi tersebut, total jumlah yang harus nya saya terima dari dinas sosial kemarin sebesar 267 juta rupiah. Tapi yang baru dibayar belom ada separuh, dan kami dijanji-janjikan terus oleh pihak dinas sosial,” sebut BJ.
Dari total dana yang dijanjikan sebesar 267 juta rupiah, diakui ED dan BJ, belum sepenuh nya mereka terima dan pembayaran dana kompensasi yang dijanjikan tersebut dibayar pemerintah dengan cara mencicil.Bahkan, diakuinya, mereka sudah menanyakan hal tersebut kepada pihak dinas social, tapi jawaban yang mereka terima hanya dijanjikan terus.
“Kemarin kami dijanjikan pada bulan februari mau di bayar, tetapi tidak juga berjalan atau terealisasikan. Kembali kami dijanjikan pada bulan Juni ini, hasilnya sama aja, dan terakhir kami dijanjikan lagi pada bulan Oktober, dan kita lihat apakah janji tersebut terwujud atau bakal jadi harapan kosong belaka,” tutur BJ.

Hal yang sama juga dikatakan oleh ED, bahwa uang konpensasi yang diberikan Dinas Sosial tidak tepat sasaran.
“Sudah cukup kami makan janji-janji, tapi realisasinya tidak ada sama sekali. Dan uang kompensasi juga kadang tak tepat sasaran. Lokalisasi ini berlokasi di RT 05 Payosigadung, tetapi RT lain yang menikmati, ini ada apa,” tegas ED.
Kekecewaan mereka bertambah saat para mucikari juga dijanjikan pemberian modal sebesar Rp 7 juta. Tapi tapi janji yang dimaksud hingga kini tidak kunjung terealisasi.
“Dan yang paling kami harapkan yaitu pemberian modal bagi kami para mucikari yang katanya akan diberikan modal sebesar Rp 7 juta. Tapi hingga saat ini hanya janji-janji yang membuat kami senang saja, buktinya tidak ada terwujud sama sekali,” sebut ED dengan nada kesal.
Sementara itu, Kadis Sosnaker Kota Jambi Kaspul menolak tuduhan yang dilontarkan BJ dan ED tersebut. Menurut nya, mucikari itu sendiri yang menolak uang kompensasi yang ada.
“Uang kompensasi itu hanya untuk Eks PSK, bukan untuk mucikarin” tegas Kaspul berang.
Menurut Kaspul, uang kompensasi yang diberikan kepada Eks PSK tersebut adalah dari bantuan Kemensos. Bantuan uang tersebut diperuntukkan bagi Eks PSK dengan rincian untuk biaya hidup selama 3 bulan, tarnsport dan pemberdayaan.
“Tidak ada kompensasi dalam bentuk uang untuk mucikari,” tegas Kaspul.
Kalaupun ada, kaspul mengatakan kompensasi untuk mucikari itu dalam bentuk program-program pemerintah yang berupa pelatihan.
 Sebelumnya, pihak dinas sosnaker kota Jambi telah mendata mucikari dan PSK yang ada di lokasi tersebut. Data yang berhasil dihimpun adalah 525 orang PSK dan 125 orang mucikari. Dalam pendataan tersebut dari 525 PSK yang ada, sebanyak 280 orang PSK bersedia didata dan diusulkan untuk mendapatkan bantuan, sementara  yang lainnya melarikan diri.
“Verifikasi dari kemensos tahap pertama sebanyak 160 PSK yang sudah diverifikasi dan uangnya sudah kita berika ke mereka,” sebut Kaspul.
Selanjutnya pihak dinas sosnaker kota Jambi masih menunggu pencairan dana berikutnya. Sedangkan untuk mucikari, bantuan yang ada berupa program pelatihan dan bukan dalam bentuk uang.
“Dan kini, baru seminggu 160 orang  yang baru diverifikasi, sementara ada rombongan lain yang tidak mau didata tidak mau didata dan diberikan bantuan, mereka inilah yang sering membuat ulah itu,” tutup Kaspul. (*)


Reporter: hamdi/Chandra Harfi/Lampu Kuning Tim
Editor: Jerri 

Bagikan

Berita Lainnya...

close
close
iklan 120 x 600 kiri

Pornografi